INDRAMAYU – Perkumpulan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu menyatakan sikap tegas atas kembali terjadinya banjir di berbagai wilayah Indramayu, termasuk kawasan pusat pemerintahan daerah. Jum’at, (23/1) GEPLAK menilai banjir yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang semata sebagai dampak curah hujan, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur. Dalam pernyataan resminya, GEPLAK mengingatkan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab atas infrastruktur teknis, drainase utama, serta tata ruang. Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kimrum) menangani drainase lingkungan…
Penulis: Redaksi
INDRAMAYU – Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) resmi muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pembungkaman, kooptasi, dan pelemahan fungsi pers di daerah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua GEPLAK, Ali Zaidan, dalam pertemuan perdana yang digelar di Kantor Sinarpagi Jaya, Perumahan Graha Arta Sindang, Kabupaten Indramayu. Jum’at (23/1). Menurutnya keberadaan GEPLAK bukan sekadar forum perkumpulan, melainkan respons atas realitas dunia jurnalistik lokal yang dianggap pahit. Ia menyatakan bahwa pers saat ini berada di persimpangan, di mana pada satu sisi dituntut untuk bersikap kritis, namun di sisi lain sering ditekan oleh kepentingan kekuasaan, ekonomi, dan relasi transaksional yang berusaha menjinakkan.…
INDRAMAYU — GEPLAK hadir sebagai perkumpulan pers ad hoc yang bersifat terbuka bagi seluruh insan pers di Indramayu. Struktur organisasi GEPLAK bersifat sementara dan difokuskan pada koordinasi, bukan hierarki, sehingga setiap anggota bebas berpartisipasi sesuai isu dan agenda yang diminati. Fokus utama GEPLAK adalah meningkatkan kesejahteraan wartawan lokal sekaligus mendorong kerja jurnalistik yang berdampak bagi masyarakat. “Kami ingin menciptakan ruang bagi wartawan untuk bekerja dengan independen, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Ali Zaidan inisiator GEPLAK. VISI DAN MISI Visi GEPLAK adalah terwujudnya pers yang independen, berintegritas, dan mampu mengawal demokrasi serta keadilan sosial. Untuk mencapai visi tersebut, GEPLAK…
INDRAMAYU — Mediokritas birokrasi dinilai sebagai ancaman serius bagi kualitas pelayanan publik serta masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Pendapat itu disampaikan Founder Beritasuper.com, Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., C.Med., yang mengungkapkan bahwa mediokritas membuat berbagai persoalan birokrasi seolah menjadi hal yang normal dan diterima tanpa evaluasi mendalam. “Kondisi ini membuat kegagalan terlihat biasa saja. Pelayanan publik yang lamban dianggap wajar, keputusan yang tidak tuntas diterima sebagai kelaziman, sementara kinerja yang biasa-biasa saja terus dipelihara tanpa koreksi yang berarti,” kata Aditya. Rabu (21/1). Menurut Aditya, birokrasi yang terjebak mediokritas tidak hanya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga melemahkan institusi…
INDRAMAYU – Aktivis perempuan Nurbaeti, yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Sport Center, menyuarakan harapan agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan kinerja yang profesional serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Harapan tersebut muncul menyusul insiden tumbangnya sejumlah pohon di kawasan sarana dan prasarana sekitar Sport Center (SC) Indramayu. Peristiwa itu berdampak langsung pada para pedagang, lantaran beberapa warung tertimpa pohon dan tidak dapat beroperasi. Akibatnya, pedagang mengalami kerugian karena tidak bisa berjualan. Menurut Nurbaeti, lambannya penanganan dari dinas terkait justru memperparah kondisi di lapangan. Ia menilai respons antarinstansi terkesan saling melempar tanggung jawab, sehingga…
INDRAMAYU – Kuasa Hukum keluarga korban Putri Apriyani, Toni RM, menegaskan bahwa eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Alvian Maulana Sinaga dalam sidang ketiga perkara pembunuhan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut ditolak oleh majelis hakim. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa. Toni RM mengapresiasi tim JPU Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu Asti, Cika, dan Iqbal yang dinilainya telah menyampaikan tanggapan secara cerdas, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. “Saya mengapresiasi JPU. Tanggapan yang disampaikan sangat lengkap dan berbasis hukum, bukan asumsi,” ujarnya. Menurut Toni RM, dalil…
INDRAMAYU – Sebanyak 785 calon jamaah haji asal Kabupaten Indramayu mengikuti Manasik Haji Akbar tahun 2026/1447 Hijriah yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat bersama KBIHU Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Indramayu di Asrama Haji Indramayu, Minggu (18/1). Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan asrama sebagai pusat pemberangkatan jamaah haji Jawa Barat dengan fasilitas yang kini disebut setara hotel bintang tiga. Asrama Haji Indramayu Siap Layani 40 Kloter Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Boy Hari Novian, menyampaikan bahwa Manasik Akbar ini diikuti salah satu KBIH dengan jumlah jamaah terbanyak di Jawa Barat. Mulai tahun 2026, jamaah haji Indramayu…
BANDUNG – Penguatan sektor pangan, energi, dan infrastruktur menjadi fokus utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026. Agenda strategis ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah. Bupati Bandung Dadang Supriatna selaku Ketua Harian APKASI menghadiri langsung Rakernas XVII APKASI yang diselenggarakan di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi arah pembangunan kabupaten se-Indonesia sekaligus forum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Rakernas APKASI XVII Tahun 2026 menghadirkan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran…
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung dituntut secara pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dihasilkannya. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/1/2026). Uji materiil tersebut diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Frasa tersebut dinilai harus dimaknai secara jelas…
INDRAMAYU — Masa depan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 yang menyatakan adanya rencana pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Senin (19/1). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Masykur, melalui pernyataannya di media sosial menyampaikan bahwa hingga saat ini arah pelaksanaan pemilu nasional masih bergantung pada keputusan MK tersebut. “Untuk pemilu nasional, masih akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD, yang direncanakan berlangsung pada tahun 2029,” ujar Masykur. Sementara itu, pemilu daerah akan dilaksanakan terpisah dengan jeda waktu sekitar dua tahun. Pemilu…