INDRAMAYU — Masa reses DPRD Kabupaten Indramayu pada Persidangan I Tahun 2026 justru membuka ironi besar di sektor kesehatan. Di tengah cuaca ekstrem yang memicu peningkatan kasus penyakit, banyak warga mengadu tidak lagi bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaan mereka dinyatakan tidak aktif.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, H. Edi Fauzi, mengungkapkan bahwa keluhan tersebut mendominasi aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan.

“Banyak masyarakat yang sedang sakit, tapi ketika mendatangi puskesmas atau rumah sakit, ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif. Akhirnya mereka dipulangkan dan diminta membayar sebagai pasien umum. Ini fakta yang kami temukan di lapangan,” ujar Edi Fauzi kepada Beritasuper.com

Kondisi tersebut dinilai sangat ironis, mengingat Kabupaten Indramayu belum lama ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC), sebuah sistem yang seharusnya menjamin seluruh penduduk mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu.

“Tahun-tahun sebelumnya masyarakat cukup membawa KTP saja ke fasilitas kesehatan, semuanya dilayani dan ditanggung BPJS. Sekarang justru sebaliknya,” ungkapnya.

Ironi semakin tajam jika dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintahan saat ini. Dalam 14 Program Percepatan Pembangunan Indramayu, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lucky Hakim–Syaefudin secara eksplisit mencantumkan program Indramayu Sehat. Namun, realitas di lapangan dinilai jauh dari janji kebijakan tersebut.

“Sebentar lagi genap satu tahun masa pemerintahan, tapi masyarakat justru kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Ini berbanding terbalik dengan visi yang disampaikan,” tegas Edi.

Ia juga menyoroti kebijakan anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dinilai mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun anggaran berjalan, alokasi jaminan kesehatan hanya terealisasi sekitar Rp56 miliar, yang disebut hanya mampu meng-cover sekitar 181.628 hingga 272.000 jiwa untuk periode enam bulan.

Padahal, pada masa sebelumnya, anggaran kesehatan mencapai Rp203 miliar dan mampu menjamin 534.506 jiwa.

“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal hak dasar masyarakat. Ketika anggaran ditekan, yang dikorbankan adalah rakyat kecil,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu mendesak Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan jaminan kesehatan daerah.

“Pemerintah daerah harus hadir. Evaluasi kebijakan jaminan kesehatan wajib dilakukan agar masyarakat Indramayu kembali mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, layak, dan bermutu,” pungkas Edi Fauzi. (*)

×

Scan QRIS Berita Super

Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.