Close Menu
Beritasuper.comBeritasuper.com
    Facebook Instagram
    Beritasuper.comBeritasuper.com
    • Politik
    • Hukum
    • Gaya Hidup
    • Ragam
    • Entertaiment
    • Sport
    • Nasional
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Selasa, November 17
    Beritasuper.comBeritasuper.com
    Home » Hukum » Wartawan Tak Bisa Lagi Langsung Dijerat Pidana, Ini Putusan MK
    Hukum

    Wartawan Tak Bisa Lagi Langsung Dijerat Pidana, Ini Putusan MK

    Putusan MK menegaskan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan hanya dapat ditempuh setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan proses Dewan Pers dijalankan.
    By Redaksi19 Januari 2026
    Foto Gedung Mahkamah Konstitusi. Jakarta
    Foto Gedung Mahkamah Konstitusi. Jakarta
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung dituntut secara pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dihasilkannya. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terkait uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

    Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/1/2026). Uji materiil tersebut diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM).

    Pesan Jasa pembuatan Kaos

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

    Frasa tersebut dinilai harus dimaknai secara jelas dan konkret agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan insan pers.

    Pasang Iklan

    MK menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah ditempuh mekanisme hak jawab dan hak koreksi.

    BACA JUGA :  Sadis, Korban Perampokan di Indramayu Tewas Terbakar di Mobil oleh Tetangga

    Pesan Jasa pembuatan website dan aplikasi Super Digital

    Selain itu, dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik juga harus terlebih dahulu diproses melalui Dewan Pers dan tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari prinsip restorative justice.

    Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan bahwa tanpa pemaknaan tersebut, norma Pasal 8 UU Pers berpotensi langsung menjerat wartawan dengan proses hukum pidana tanpa mekanisme perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Pers.

    Pasang Iklan

    📢 PASANG IKLAN DI WEBSITE KAMI

    Promosikan bisnis, produk, atau jasa Anda dengan harga terjangkau.

    💬 Hubungi via WhatsApp

    “Apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah, maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU 40/1999,” ujar Guntur. Senin, (19/1).

    Menurutnya, pemaknaan bersyarat itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus mengedepankan mekanisme perlindungan pers.

    BACA JUGA :  Polresta Bogor Kota Tangkap Pengelola 35 Situs Judi Online

    “Sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 dengan pertimbangan Dewan Pers,” lanjutnya.

    Dengan putusan ini, MK menegaskan kembali posisi pers sebagai pilar demokrasi yang harus dilindungi, sekaligus memastikan adanya keseimbangan antara kebebasan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. **


    Apresiasi Spesial

    Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.

    5rb
    20rb
    50rb
    ×

    Scan QRIS Berita Super

    Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.

    Pesan Jasa pembuatan website dan aplikasi Super Digital
    Jakarta mahkamah konstitusi wartawan
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous ArticleKPU Indramayu : Putusan MK Jadi Kunci, Elite Tentukan Arah Pemilu 2029–2031
    Next Article Rakernas APKASI 2026 Fokuskan Penguatan Pangan, Energi, dan Infrastruktur
    Redaksi
    • Website

    Sosial Media
    Berita Terkait
    Olah Raga

    Final Race PORPROV Jabar, Dua Pembalap Indramayu Siap Gaspol di Sentul

    11 November 2026

    BOGOR – Panggung adu gengsi antar-kontingen dalam cabor Balap Motor Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV…

    Desak KPK Usut Ijon Proyek Indramayu, Minta LH Dipanggil

    4 November 2026

    Belum Tembus Podium Porprov Jabar, Squad Balap Motor Indramayu Tetap Optimis

    11 November 2026

    Heboh! Siswa Selipkan Uang Receh di Ompreng, Tulis Rendang Sapi

    31 Maret 2026
    Pos-pos Terbaru
    • NasDem Indramayu Pasang Target 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
    • Belum Tembus Podium Porprov Jabar, Squad Balap Motor Indramayu Tetap Optimis
    • Final Race PORPROV Jabar, Dua Pembalap Indramayu Siap Gaspol di Sentul
    • PORPROV XV Jabar 2026: Cabor Balap Motor Resmi Dibuka di Bogor
    • Dari HCR Aceh, Kawahara Putra Viandry Bidik Emas Porprov Jabar 2026
    Beritasuper.com
    Facebook Instagram YouTube TikTok Telegram WhatsApp
    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Informasi Iklan & Promosi
    • Disclaimer
    Copyright © 2026 Berita Super. All right reserved

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Pesan Website & Aplikasi