INDRAMAYU – Perkumpulan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu menyatakan sikap tegas atas kembali terjadinya banjir di berbagai wilayah Indramayu, termasuk kawasan pusat pemerintahan daerah. Jum’at, (23/1)
GEPLAK menilai banjir yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang semata sebagai dampak curah hujan, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur.
Dalam pernyataan resminya, GEPLAK mengingatkan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab atas infrastruktur teknis, drainase utama, serta tata ruang. Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kimrum) menangani drainase lingkungan permukiman, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan dalam penanganan kebencanaan.
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan banjir masih meluas hingga kawasan permukiman dan hampir seluruh kecamatan. Kondisi tersebut dinilai GEPLAK sebagai indikator lemahnya koordinasi antar perangkat daerah serta gagalnya pengendalian tata ruang.
Dewan Penasehat GEPLAK, Maman, menegaskan bahwa banjir berulang merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan proyek drainase, normalisasi sungai, dan infrastruktur pendukung berjalan efektif, meskipun telah menyerap anggaran daerah yang tidak sedikit.
“Banjir yang terus berulang ini menunjukkan gagalnya tata ruang dan lemahnya tanggung jawab pemerintah daerah. Ini bukan lagi bencana alam semata, tetapi sudah menjadi bencana tata kelola,” tegas Maman.
GEPLAK juga secara terbuka mengecam kinerja dinas-dinas terkait yang dinilai gagal menjamin kualitas proyek infrastruktur serta lemahnya pengawasan terhadap rekanan pelaksana.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah tanpa hasil yang dirasakan masyarakat.
Sebagai bentuk sikap, GEPLAK menyampaikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dan seluruh dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki koordinasi lintas sektor, serta bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi.
GEPLAK menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan kepentingan publik apabila persoalan banjir dan kegagalan tata kelola pemerintahan ini terus dibiarkan berulang. **
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
