Indramayu — Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yahdil Abdi Harahap, meninjau pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singalodra di Embung Jangkar Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan Kawasan Desa Mandiri dan Perekonomian (KDMP), pengelolaan BUMDes, serta potensi wisata desa yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah desa bersama pengelola setempat.
Dalam kunjungannya, Yahdil menyebut pengelolaan BUMDes Singalodra Sindang sejauh ini berjalan cukup baik. Menurut dia, sejumlah bantuan yang sebelumnya diberikan Kementerian Desa telah dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha dan wisata desa.
“Kami ingin melihat langsung perkembangan KDMP, BUMDes, dan tempat wisata yang dikelola di sini. Secara umum pengelolaannya sudah baik,” kata Yahdil di sela kunjungan.
Ia menjelaskan, penilaian terhadap BUMDes tidak hanya dilihat dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), besaran omzet, dan efektivitas pengelolaan.
Menurut dia, indikator tersebut sudah mulai terlihat pada pengelolaan BUMDes Singalodra Sindang sehingga berpeluang memperoleh dukungan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap ke depan Kementerian Desa bisa kembali mendukung kebutuhan pengelolaan di tempat ini agar pengembangannya lebih maksimal,” ujarnya.
Yahdil mengatakan dirinya baru tiba dari Cirebon sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi BUMDes di Indramayu. Selain Sindang, pihaknya juga berencana meninjau beberapa titik lain di wilayah Indramayu.
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah peningkatan bagi pengembangan BUMDes di daerah. Namun, rencana tersebut masih menyesuaikan kondisi anggaran yang tersedia.
“Kami akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini,” katanya.
Ia berharap program penguatan BUMDes dapat berjalan normal pada kuartal ketiga tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.
Selain melakukan evaluasi, pihak kementerian juga menerima sejumlah masukan dari masyarakat dan pengelola terkait pengembangan fasilitas wisata, termasuk floating camp yang sebelumnya belum berjalan optimal.
Karena itu, pengelolaan dan manajemen fasilitas tersebut akan dibenahi agar dapat kembali beroperasi secara lebih efektif. **
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
