Indramayu – Pernyataan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kembali menuai sorotan setelah beredar video dirinya dihubungi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait banjir rob yang melanda Desa Eretan Wetan pada Jum’at (5/12). Video tersebut dipublikasikan melalui akun resmi media sosial Dedi Mulyadi dan langsung memicu beragam reaksi publik.
Dalam video itu, Lucky menyampaikan bahwa warga bantaran Sungai Eretan Wetan menolak relokasi, menyebut adanya alat excavator milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang sedang mengerjakan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul, serta memaparkan jumlah warga terdampak rob.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAI Pangeran Diponegoro (PDK), Akmal Maulana, menyampaikan keprihatinannya terkait informasi yang dipaparkan bupati.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan di lapangan dan menemukan fakta berbeda.
“Tidak ada diskusi, sosialisasi, atau penyelesaian berkelanjutan bagi warga Eretan Wetan terkait relokasi. Bagaimana teknisnya, bagaimana pemulihan sosial, ekonomi, dan politik pasca relokasi semuanya tidak pernah dikomunikasikan secara memadai oleh pemerintah,” ujar Akmal.
Akmal juga membantah klaim bupati mengenai keberadaan alat BBWS yang disebut tengah melakukan normalisasi sungai.
Menurutnya, di lapangan tidak ada satu pun alat dari BBWS yang beroperasi.
“Alat excavator yang disebut bupati itu bukan milik BBWS. Yang ada hanya milik Dinas PUPR, dan itu pun datang setelah warga memblokade Jalan Pantura pada Jumat, 7 November 2025, karena janji bupati membangun tanggul satu kilometer pada Oktober hingga awal November tak kunjung terpenuhi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hingga kini BBWS belum menindaklanjuti usulan penambahan alat berat yang diajukan warga usai aksi blokade tersebut.
“Saya mendampingi warga menghadap BBWS Jawa Barat pada 19 November 2025. Sampai sekarang, belum terlihat satu pun alat dari BBWS yang turun membantu normalisasi,” imbuh Akmal.
Akmal juga menilai pernyataan bupati terkait jumlah warga terdampak jauh dari kenyataan.
“Banjir rob itu merendam lebih dari tiga ribu rumah atau sekitar dua belas ribu jiwa. Pernyataan bupati itu cuma asal bunyi, tanpa data dan tanpa memahami keadaan sebenarnya. Kami menekankan bahwa solusi harus berkelanjutan dan menyeluruh, bukan sekadar ucapan atau klaim tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
DEMA IAI PDK menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan rob di Eretan Wetan hingga pemerintah memberikan solusi nyata dan terukur bagi seluruh warga terdampak.
(Red/BS)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
