Close Menu
Beritasuper.comBeritasuper.com
    Facebook Instagram
    Beritasuper.comBeritasuper.com
    • Politik
    • Hukum
    • Gaya Hidup
    • Ragam
    • Entertaiment
    • Sport
    • Nasional
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Kamis, November 19
    Beritasuper.comBeritasuper.com
    Home » Hukum » Temuan BPK Pemkab Indramayu Rp56 Miliar Dilaporkan ke Kejati
    Hukum

    Temuan BPK Pemkab Indramayu Rp56 Miliar Dilaporkan ke Kejati

    By Az18 November 202613K Views
    Pelaporan Kasus Temuan BPK Pemkab Indramayu
    Gedung Kejati Jabar (Dok. Istimewa)
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

    JAKARTA – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan pada laporan keuangan pemerintah daerah kerap kali menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola. Namun, predikat bersih tersebut diuji di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Sejumlah elemen masyarakat dan insan pers mendesak agar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak sekadar berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti secara hukum.

    Pesan Jasa pembuatan Kaos

    Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

    Pada Senin (16/11/2026), APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026.

    Pasang Iklan

    Pada hari yang sama, FPWI yang dipimpin oleh Chong Soneta melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dengan tembusan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

    Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Menurutnya, opini WTP dari BPK tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menutupi kelemahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan anggaran.

    Pesan Jasa pembuatan website dan aplikasi Super Digital

    “Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujar Tomi, Selasa (17/11/2026).

    BACA JUGA :  Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Kenakan Rompi Merah

    Pasang Iklan

    📢 PASANG IKLAN DI WEBSITE KAMI

    Promosikan bisnis, produk, atau jasa Anda dengan harga terjangkau.

    💬 Hubungi via WhatsApp

    Langkah pelaporan tersebut merujuk pada LHP BPK Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Dalam dokumen audit itu, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Indramayu.

    BPK juga membedah realisasi Belanja Barang dan Jasa di 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Nilai ketidaksesuaian tercatat mencapai Rp1.967.483.078, yang membuat pos belanja dalam LRA tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

    Sementara itu, pada sektor infrastruktur, BPK mendeteksi kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Total nilai kekurangan volume mencapai Rp1.821.214.000.

    BACA JUGA :  Cegah Banjir di Musim Hujan,IWO Indramayu Gelar Aksi Bersih-Bersih.

    Meskipun sebagian kecil telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp169,9 juta, masih ada sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1,58 miliar yang harus segera ditagih dan dipertanggungjawabkan.

    Praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., mengingatkan bahwa mekanisme pengembalian kerugian negara secara administratif tidak otomatis menggugurkan aspek pidana.

    Jika dalam penelusuran lebih lanjut ditemukan mens rea atau niat jahat serta perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum wajib memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab.

    Publik menanti komitmen nyata dari aparat penegak hukum di Jawa Barat untuk menuntaskan pemeriksaan atas temuan BPK tersebut secara transparan dan berkeadilan. (**)


    Apresiasi Spesial

    Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.

    5rb
    20rb
    50rb
    ×

    Scan QRIS Berita Super

    Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.

    Pesan Jasa pembuatan website dan aplikasi Super Digital
    BPK RI Indramayu Kejati Jabar
    Share. Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous ArticleKursi Komisaris BPR Indramayu Jabar Digugat dari Dalam
    Az
    • Website

    Sosial Media
    Berita Terkait
    Indramayu

    Kursi Komisaris BPR Indramayu Jabar Digugat dari Dalam

    17 November 2026

    INDRAMAYU — Aktivitas H. Suwenda di kantor PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu Jabar (BIMJ)…

    Temuan BPK Pemkab Indramayu Rp56 Miliar Dilaporkan ke Kejati

    18 November 2026

    Skandal Ijon Proyek Bupati Indramayu Mencuat, Kejari Terima Laporan

    17 November 2026

    Developer PT RSP Gelar Grand Launching Perumahan Ningrat Indramayu 2 Margadadi

    27 Oktober 2024
    Pos-pos Terbaru
    • Temuan BPK Pemkab Indramayu Rp56 Miliar Dilaporkan ke Kejati
    • Kursi Komisaris BPR Indramayu Jabar Digugat dari Dalam
    • Skandal Ijon Proyek Bupati Indramayu Mencuat, Kejari Terima Laporan
    • NasDem Indramayu Pasang Target 10 Kursi DPRD pada Pemilu 2029
    • Belum Tembus Podium Porprov Jabar, Squad Balap Motor Indramayu Tetap Optimis
    Beritasuper.com
    Facebook Instagram YouTube TikTok Telegram WhatsApp
    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Informasi Iklan & Promosi
    • Disclaimer
    Copyright © 2026 Berita Super. All right reserved

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Pesan Website & Aplikasi