INDRAMAYU — Aktivitas H. Suwenda di kantor PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu Jabar (BIMJ) Perseroda memicu tanda tanya besar di kalangan internal. Meski telah memasuki masa pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak awal November 2026, pejabat perwakilan unsur pemerintah itu masih rutin berkantor sebagai komisaris di bank milik daerah tersebut.
Kegelisahan di tubuh bank pelat merah itu dituangkan dalam surat terbuka yang dilayangkan jajaran staf dan pengurus BIMJ. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Indramayu selaku pemegang saham pengendali, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Sekretaris Daerah, hingga jajaran direksi dan Komisaris Utama BIMJ.
Tembusan surat yang disertai bukti dokumentasi aktivitas Suwenda di kantor BIMJ itu juga dikirimkan ke sejumlah otoritas pengawas, antara lain Gubernur Jawa Barat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Inspektur Kabupaten Indramayu, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu.
“Kami mempertanyakan apakah posisi dan kedudukan Saudara H. Suwenda masih sah sebagai komisaris perwakilan unsur pemerintah, sementara beliau selaku PNS telah pensiun per awal November 2026,” tulis perwakilan staf dan pengurus BIMJ dalam surat tersebut.
Dikonfirmasi terpisah oleh Beritasuper.com, Muhammad Zaenal Muttaqin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu membenarkan status purnabakti yang bersangkutan. Pihaknya memastikan bahwa dokumen administrasi pensiun H. Suwenda telah resmi dikeluarkan.
“SK pensiunnya sudah terbit. Yang bersangkutan resmi pensiun tepat per tanggal 1 November 2026,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu saat memberikan keterangan.
Dengan terbitnya SK pensiun tersebut, internal bank menilai keberadaan komisaris yang telah berstatus purnabakti berpotensi menabrak aturan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD).
Mereka merujuk pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
Merujuk beleid tersebut, masa jabatan komisaris yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah seharusnya otomatis gugur ketika yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun 60 tahun. Praktik serupa diklaim telah berlaku lazim di sejumlah BUMD lainnya.
Karena itu, jajaran internal mendesak Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memberikan kepastian hukum guna menghindari potensi cacat administrasi dalam pengambilan kebijakan perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT BPR Indramayu Jabar maupun pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan status jabatan komisaris tersebut. (**)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.

