INDRAMAYU — Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tetap bersikeras mengosongkan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI).
Langkah ini merupakan respons atas belum adanya tanggapan dari Bupati Lucky Hakim terhadap desakan pencabutan surat edaran Sekretaris Daerah yang memerintahkan pengosongan gedung yang telah lama menjadi pusat aktivitas insan pers.
Ketua FKJI, Asmawi, mengatakan bahwa keputusan untuk turun ke jalan merupakan hasil musyawarah dari 22 organisasi pers yang tergabung dalam forum tersebut. Ia menilai kebijakan pengosongan GPI menunjukkan sikap arogan dan tidak berpihak pada kemerdekaan pers.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ruang kerja jurnalistik kami diusik. Ini bukan sekadar gedung, tetapi simbol kebebasan pers,” ujarnya, Selasa (24/6).
Sebagai bentuk perlawanan awal, FKJI telah mendirikan Posko Darurat Selamatkan GPI di halaman Graha Pers sejak tiga hari terakhir. Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) juga mengambil langkah strategis dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Indramayu. Audiensi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 Juni 2025, guna mencari dukungan politik untuk pembatalan surat edaran pengosongan.
Ancaman aksi unjuk rasa besar dijadwalkan pada Kamis, 26 Juni 2025, jika hingga audiensi tidak ada keputusan tegas dari DPRD maupun Pemkab. Demonstrasi akan dipusatkan di dua titik, yakni Kantor Bupati dan Gedung DPRD Indramayu. “Kami akan hadir dalam jumlah besar. Ini bukan sekadar protes, ini perlawanan untuk menjaga eksistensi pers di daerah,” kata Asmawi.
Tak berhenti sampai di situ, FPWI telah menyiapkan aksi lanjutan bertajuk #AksiBerkantorDiDepanPendopo yang akan dimulai pada Kamis, 26 Juni 2025, jika tuntutan masih belum direspons. Dalam aksi tersebut, maksimal 10 wartawan akan mendirikan tenda di depan pendopo Bupati, lengkap dengan perlengkapan kerja dan pengeras suara.
“Kami akan makan, minum, tidur, dan bekerja di sana sebagai bentuk nyata protes terhadap pengusiran dari kantor GPI,” tegas Ketua FPWI. ** (Red/BS)
