INDRAMAYU – Dewan Pengupahan Kabupaten Indramayu menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027 sebesar 6,44 persen.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno yang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11).

Rapat pleno yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 15.00 WIB itu melibatkan tiga unsur tripartit, yakni pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta perwakilan serikat pekerja.

Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Endang Ismiati menjelaskan, besaran kenaikan 6,44 persen tersebut mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan menggunakan koefisien alfa 0,7.

Adapun variabel yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu sebesar 4,69 persen dan tingkat inflasi 3,16 persen.

“Dari formulasi tersebut diperoleh kenaikan upah sebesar 6,44 persen. Kalau dihitung, kenaikannya sekitar Rp 187.000,” ujar Endang usai rapat pleno, Kamis.

Endang menuturkan, kesepakatan tersebut merupakan titik temu antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemerintah daerah berharap kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengganggu iklim investasi di Kabupaten Indramayu.

“Kami berharap keputusan bersama ini bisa mengakomodasi semua kepentingan, baik dari serikat pekerja maupun pengusaha. Mudah-mudahan pekerja semakin sejahtera dan pengusaha tetap bisa menjaga iklim investasi,” katanya.

Terkait dampak kenaikan upah terhadap iuran jaminan sosial pekerja, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Indramayu Lutfi Alharomain menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi setiap perusahaan.

Lutfi mengatakan, dampak langsung penyesuaian iuran nantinya bergantung pada skala masing-masing perusahaan. Pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait penyesuaian tersebut, terutama menyasar perusahaan skala menengah ke atas.

“Dampak ini nanti akan kami sosialisasikan ke perusahaan masing-masing, terutama perusahaan-perusahaan menengah ke atas, karena BPJS juga ada skalanya,” ucap Lutfi.

Selain mendorong kepatuhan perusahaan, Lutfi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Terkait BPJS Ketenagakerjaan ini, insya Allah ada bantuan dari pusat, dari dana bagi hasil cukai. Nanti kita sudah deal, tinggal menunggu tanda tangan persetujuan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Migas Bumi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Hadi Haris Kiandi mengatakan, rapat pleno juga menyepakati besaran kenaikan UMSK 2027 mengikuti persentase kenaikan UMK, yakni 6,44 persen.

Dalam rapat tersebut, sejumlah elemen pekerja hadir, seperti KASBI, SBMI, Serikat Nelayan Berdikari, dan FSBMI. Hadi menyebut pihaknya diwakili satu orang yang memiliki hak suara dengan dikawal sekitar 100 anggota serta simpatisan.

Meski demikian, Hadi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada penetapan angka kenaikan upah semata. Ia menyoroti masih adanya pekerja di Kabupaten Indramayu yang diduga menerima upah di bawah ketentuan UMK, termasuk tenaga keamanan di lingkungan Disnaker sendiri.

“Masih banyak pekerja di Indramayu yang dibayarkan upahnya di bawah UMK. Contohnya tenaga keamanan di Disnaker sendiri. Seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi karena merupakan pelanggaran,” tegas Hadi.

Ia meminta pemerintah daerah lebih produktif dan kreatif dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan pengupahan.

Setelah kesepakatan pleno ditandatangani, hasil pembahasan tersebut akan direkomendasikan kepada Bupati Indramayu untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Usulan kenaikan UMK dan UMSK 2027 sebesar 6,44 persen ini masih harus melalui tahapan penetapan di tingkat provinsi sebelum diberlakukan mulai Januari 2027. (**)


Apresiasi Spesial

Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.

5rb
20rb
50rb
×

Scan QRIS Berita Super

Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.

Share.
Pesan Website & Aplikasi
Exit mobile version