INDRAMAYU — Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (LHP ADTT) Inspektorat Kabupaten Indramayu terhadap PT Bumi Wiralodra Indramayu atau BWI (Perseroda) telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu.

Seiring dengan itu, beredar instruksi Bupati Indramayu bertanda tangan elektronik yang meminta manajemen BUMD tersebut menindaklanjuti sejumlah temuan bernilai belasan miliar rupiah hingga tenggat 30 November 2026.

Dokumen instruksi tersebut merujuk pada LHP ADTT Inspektorat Nomor 700.1.2.2/739/Irbansus/Itkab tertanggal 24 September 2026 dan surat Inspektur Kabupaten Indramayu Nomor 700/1917/Sekret tertanggal 8 Oktober 2026 tentang Revisi Rekomendasi.

Temuan yang dipersoalkan mencakup pengelolaan kerja sama ekuitas, kekurangan volume pekerjaan pengurugan, hingga pengeluaran akuisisi unit usaha agen LPG.

Dalam dokumen instruksi yang beredar, pendayagunaan ekuitas yang dinilai tidak sesuai ketentuan menjadi pos terbesar dengan nilai Rp 11,89 miliar.

Angka tersebut terbagi dalam tiga skema: kerja sama operasi (KSO) penyewaan alat berat Rp 7 miliar, KSO bisnis jual beli gabah Rp 2 miliar, serta investasi usaha penjualan beton Rp 2,89 miliar.

Bupati menginstruksikan Direktur Utama PT BWI (Perseroda) menarik kembali dana pendayagunaan ekuitas senilai Rp 11,89 miliar tersebut. Manajemen juga diminta tidak menjalin kerja sama pendayagunaan ekuitas sebelum seluruh syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (6) terpenuhi, serta menarik kembali dana serupa jika ada kerja sama ekuitas pada tahun 2026.

Temuan kedua menyangkut kekurangan volume pekerjaan pengiriman atau penyediaan material tanah urugan dan pemadatan sebesar Rp 354,68 juta (Rp 354.685.500), yang diinstruksikan untuk dikembalikan kelebihan bayarnya sesuai ketentuan.

Temuan ketiga menyoroti pengeluaran Rp 1,78 miliar untuk akuisisi PT Mutiara Utama Energi guna menambah unit usaha agen LPG. Dokumen instruksi menyebutkan pengeluaran itu belum didasarkan pada kajian penilaian yang memadai dan tidak tercatat dalam laporan keuangan tahun 2025.

Pemda meminta pengembalian belanja yang melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta mewajibkan appraisal aset, evaluasi kewajaran dan kepatutan harga dari Pembina BUMD, dan pencantuman dalam RKAP Perubahan 2026 sebelum pembayaran dilakukan.

Bukti tindak lanjut atas seluruh instruksi tersebut diwajibkan dibuat rangkap dua dan disampaikan kepada Bupati serta Inspektorat Kabupaten Indramayu paling lambat 30 November 2026.

Inspektur Kabupaten Indramayu, H. Ari Risdianto, membenarkan bahwa audit telah rampung dan laporannya dikirimkan kepada jaksa.

“Proses audit telah selesai dan laporan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu, karena ADTT dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Indramayu,” ujarnya.

Hingga berita ini disusun, konfirmasi dan klarifikasi lanjutan masih diupayakan kepada pihak manajemen PT Bumi Wiralodra Indramayu (Perseroda), Inspektorat Kabupaten Indramayu, Kejaksaan Negeri Indramayu, serta Pembina BUMD terkait detail pelaksanaan audit, substansi revisi rekomendasi, dan progres tindak lanjut tiap poin instruksi. (**)


Apresiasi Spesial

Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.

5rb
20rb
50rb
×

Scan QRIS Berita Super

Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.

Share.
Pesan Website & Aplikasi
Exit mobile version