INDRAMAYU, BeritaSuper.com — Ketua Umum Lembaga Kajian Hukum Indramayu, Aditya Firmansyah, menilai gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia merupakan ekspresi sah dalam negara demokrasi. Menurutnya, demonstrasi tidak bisa dipandang sebagai ancaman, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah bangsa.
“Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk merespons demonstrasi dengan sikap terbuka dan bijak,” ujar Aditya. Kamis (4/9).
Seperti diketahui, aksi demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Indramayu. Aksi yang semula ditujukan kepada DPR berkembang menjadi kemarahan terhadap kepolisian, menyusul dugaan tindakan represif aparat.
Aditya menekankan, eksekutif perlu menunjukkan empati dengan mendengar keluhan publik serta membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar aparat keamanan mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugas.
“Pemimpin bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga harus berani merevisi kebijakan jika terbukti tidak berpihak kepada rakyat. Aparat jangan bertindak keras, sebab itu hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, ia juga menyoroti peran DPR sebagai representasi rakyat. Menurutnya, parlemen seharusnya tidak alergi terhadap kritik dan harus membuka ruang dialog dengan publik.
“Keputusan politik mesti lahir dari partisipasi rakyat, bukan dari transaksi elite. DPR harus benar-benar menjadi corong suara rakyat,” tegas Aditya.
Ia menilai momentum demonstrasi saat ini seharusnya dijadikan refleksi bahwa demokrasi Indonesia masih sehat. Perbedaan pendapat, semestinya bisa dikelola dengan kepala dingin, transparansi, dan keterbukaan. *(Ali)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
