Indramayu, Beritasuper – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian nasional. Namun, di tengah perubahan dinamika global, muncul pertanyaan: apakah pers masih memiliki keberanian untuk menjadi pengawal kebijakan pangan, atau hanya sekadar penyampai informasi tanpa dampak nyata?
“Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, jurnalisme berperan sebagai penghubung antara kebijakan, inovasi, dan realitas di lapangan. Pers harus memastikan informasi yang akurat dan edukatif tersampaikan kepada masyarakat. Media bukan hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga motor penggerak yang mengawal kebijakan pangan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Ihsan dalam peringatan HPN 2025.
Namun, realitas di lapangan tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Saat petani berjuang melawan fluktuasi harga, ketergantungan terhadap impor pangan semakin kuat, dan kebijakan kerap tidak mendukung sektor pertanian lokal, muncul pertanyaan kritis: Apakah media cukup vokal dalam menyuarakan kepentingan rakyat?
Wakil Bupati Indramayu terpilih, H. Syaefudin, turut menyoroti pentingnya sinergi antara media dan pemangku kebijakan dalam membangun ekosistem pangan yang lebih kuat.
“Di era digital ini, kolaborasi antara pers, legislatif, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh. Media menjadi garda terdepan dalam memajukan pembangunan daerah dan turut mengawal kemajuan Indramayu,” tegasnya.
Meski demikian, tantangan besar masih menanti. Tanpa keberanian media dalam mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan memastikan pengawasan ketat, ketahanan pangan bisa saja hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.
Pers dituntut untuk lebih dari sekadar menyampaikan berita; ia harus menjadi aktor perubahan yang aktif mengawal kebijakan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Hari Pers Nasional 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi: Apakah pers masih setia pada fungsi kontrolnya, atau justru semakin jinak dalam arus kepentingan yang lebih besar?
