Penulis: Redaksi

INDRAMAYU – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu memastikan akan memanggil Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu (Perumdam TDA). Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti perhatian publik terkait dugaan afiliasi politik salah satu anggota Dewas yang baru dilantik. Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Suhendri, S.H., mengatakan pemanggilan pansel dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. “Nanti minggu ini kami undang panselnya terlebih dahulu. Setelah itu baru Dewas yang diundang,” ujar Suhendri kepada Beritasuper.com , Sabtu, (24/1). Suhendri menjelaskan, pemanggilan pansel bertujuan untuk mencocokkan dan memverifikasi seluruh dokumen administrasi calon Dewas, khususnya terkait isu keterkaitan dengan partai…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Indramayu dan beberapa daerah di Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan lahan pertanian luas terendam banjir. Di Kecamatan Balongan, kondisi ini berdampak pada petani yang tengah memasuki masa tanam padi pertama/Rendeng. Hampir seluruh lahan sawah yang siap tanam di 10 desa di kecamatan tersebut tergenang air akibat intensitas curah hujan yang masih tinggi. Jika air tidak segera surut, sebagian besar lahan diperkirakan mengalami gagal tanam yang dapat menurunkan produksi padi di wilayah tersebut. Camat Balongan Ade Sukma Wibowo bersama Sekmat Balongan Dasuki, didampingi pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui UPTD…

Selengkapnya

CIREBON – Penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis prinsip meritokrasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan struktural dalam tata kelola pemerintahan modern. Setiap pimpinan Badan Pertimbangan Karier (Baperakat) di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dituntut memastikan pengisian jabatan ASN berjalan profesional, objektif, dan sesuai kompetensi keilmuan. Hal tersebut ditegaskan Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara, yang menilai bahwa meritokrasi merupakan fondasi utama agar birokrasi mampu menjawab tantangan pelayanan publik dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Menurut Prof. Sugianto, prinsip meritokrasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta kebijakan Komisi Aparatur Sipil Negara…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Perkumpulan Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) Kabupaten Indramayu menyatakan sikap tegas atas kembali terjadinya banjir di berbagai wilayah Indramayu, termasuk kawasan pusat pemerintahan daerah. Jum’at, (23/1) GEPLAK menilai banjir yang terus berulang tidak lagi dapat dipandang semata sebagai dampak curah hujan, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur. Dalam pernyataan resminya, GEPLAK mengingatkan bahwa secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab atas infrastruktur teknis, drainase utama, serta tata ruang. Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kimrum) menangani drainase lingkungan…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) resmi muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pembungkaman, kooptasi, dan pelemahan fungsi pers di daerah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua GEPLAK, Ali Zaidan, dalam pertemuan perdana yang digelar di Kantor Sinarpagi Jaya, Perumahan Graha Arta Sindang, Kabupaten Indramayu. Jum’at (23/1). Menurutnya keberadaan GEPLAK bukan sekadar forum perkumpulan, melainkan respons atas realitas dunia jurnalistik lokal yang dianggap pahit. Ia menyatakan bahwa pers saat ini berada di persimpangan, di mana pada satu sisi dituntut untuk bersikap kritis, namun di sisi lain sering ditekan oleh kepentingan kekuasaan, ekonomi, dan relasi transaksional yang berusaha menjinakkan.…

Selengkapnya

INDRAMAYU — GEPLAK hadir sebagai perkumpulan pers ad hoc yang bersifat terbuka bagi seluruh insan pers di Indramayu. Struktur organisasi GEPLAK bersifat sementara dan difokuskan pada koordinasi, bukan hierarki, sehingga setiap anggota bebas berpartisipasi sesuai isu dan agenda yang diminati. Fokus utama GEPLAK adalah meningkatkan kesejahteraan wartawan lokal sekaligus mendorong kerja jurnalistik yang berdampak bagi masyarakat. “Kami ingin menciptakan ruang bagi wartawan untuk bekerja dengan independen, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Ali Zaidan inisiator GEPLAK. VISI DAN MISI Visi GEPLAK adalah terwujudnya pers yang independen, berintegritas, dan mampu mengawal demokrasi serta keadilan sosial. Untuk mencapai visi tersebut, GEPLAK…

Selengkapnya

INDRAMAYU — Mediokritas birokrasi dinilai sebagai ancaman serius bagi kualitas pelayanan publik serta masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Pendapat itu disampaikan Founder Beritasuper.com, Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., C.Med.,  yang mengungkapkan bahwa mediokritas membuat berbagai persoalan birokrasi seolah menjadi hal yang normal dan diterima tanpa evaluasi mendalam. “Kondisi ini membuat kegagalan terlihat biasa saja. Pelayanan publik yang lamban dianggap wajar, keputusan yang tidak tuntas diterima sebagai kelaziman, sementara kinerja yang biasa-biasa saja terus dipelihara tanpa koreksi yang berarti,” kata Aditya. Rabu (21/1). Menurut Aditya, birokrasi yang terjebak mediokritas tidak hanya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga melemahkan institusi…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Aktivis perempuan Nurbaeti, yang juga menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Sport Center, menyuarakan harapan agar para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan kinerja yang profesional serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Harapan tersebut muncul menyusul insiden tumbangnya sejumlah pohon di kawasan sarana dan prasarana sekitar Sport Center (SC) Indramayu. Peristiwa itu berdampak langsung pada para pedagang, lantaran beberapa warung tertimpa pohon dan tidak dapat beroperasi. Akibatnya, pedagang mengalami kerugian karena tidak bisa berjualan. Menurut Nurbaeti, lambannya penanganan dari dinas terkait justru memperparah kondisi di lapangan. Ia menilai respons antarinstansi terkesan saling melempar tanggung jawab, sehingga…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Kuasa Hukum keluarga korban Putri Apriyani, Toni RM, menegaskan bahwa eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Alvian Maulana Sinaga dalam sidang ketiga perkara pembunuhan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut ditolak oleh majelis hakim. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu mengagendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa. Toni RM mengapresiasi tim JPU Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu Asti, Cika, dan Iqbal yang dinilainya telah menyampaikan tanggapan secara cerdas, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. “Saya mengapresiasi JPU. Tanggapan yang disampaikan sangat lengkap dan berbasis hukum, bukan asumsi,” ujarnya. Menurut Toni RM, dalil…

Selengkapnya

INDRAMAYU – Sebanyak 785 calon jamaah haji asal Kabupaten Indramayu mengikuti Manasik Haji Akbar tahun 2026/1447 Hijriah yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat bersama KBIHU Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Indramayu di Asrama Haji Indramayu, Minggu (18/1). Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan asrama sebagai pusat pemberangkatan jamaah haji Jawa Barat dengan fasilitas yang kini disebut setara hotel bintang tiga. Asrama Haji Indramayu Siap Layani 40 Kloter Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat, Boy Hari Novian, menyampaikan bahwa Manasik Akbar ini diikuti salah satu KBIH dengan jumlah jamaah terbanyak di Jawa Barat. Mulai tahun 2026, jamaah haji Indramayu…

Selengkapnya