JAKARTA, Beritasuper.com – Desakan publik terhadap reformasi lembaga legislatif terus menguat. Sebuah petisi bertajuk “12 Tuntutan Rakyat, Menuju Reformasi, Transparansi, dan Keadilan” kini mencatat lebih dari 52.717 tanda tangan terverifikasi di platform Change.org. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat seiring maraknya keresahan masyarakat terhadap praktik politik yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat.
Petisi ini ditujukan kepada Ketua DPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Dalam narasinya, pembuat petisi menilai DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat justru telah menjadi simbol privilese, ketertutupan, dan pemborosan anggaran negara.
“Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi hanya tinggal nama. Korupsi dan ketidakadilan akan semakin mengakar,” demikian bunyi seruan dalam petisi.
Isi 12 Tuntutan Rakyat
Tuntutan utama mencakup isu pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, keadilan hukum, hingga reformasi politik. Berikut ringkasannya:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk menjerat koruptor.
2. Pecat anggota DPR yang merendahkan rakyat; audit harta pejabat oleh KPK.
3. Bebaskan peserta demo yang ditangkap sejak 25 Agustus 2025.
4. Reformasi DPR dan KPK, termasuk audit anggaran Rp 9,9 triliun, siaran langsung rapat DPR, hingga penghapusan dana pensiun seumur hidup.
5. Turunkan gaji dan tunjangan DPR maksimal 5 kali UMR.
6. Terapkan Key Performance Indicator (KPI) anggota DPR dengan evaluasi rutin.
7. Audit BUMN secara menyeluruh.
8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai membebani rakyat.
9. Adili pelaku kekerasan terhadap demonstran dan lengserkan Kapolri bila gagal melindungi rakyat.
10. Naikkan gaji guru serta sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
11. Reformasi ketenagakerjaan, hapus outsourcing, tolak upah murah, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
12. Reformasi politik dan Polri: syarat DPR minimal S1, tes kemampuan, revisi UU Pemilu, serta pembenahan institusi kepolisian.
Analisis: Sinyal Ketidakpercayaan Publik
Petisi 12 Tuntutan Rakyat bukan sekadar daftar aspirasi. Ia menjadi sinyal kuat bahwa publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap DPR sebagai lembaga legislatif. Lonjakan tanda tangan dalam waktu singkat menunjukkan bahwa kekecewaan rakyat terhadap kinerja wakilnya telah melampaui batas.
Desakan reformasi juga menggambarkan krisis legitimasi. Rakyat menilai DPR terlalu sibuk menjaga kepentingan partai politik, alih-alih membela kepentingan masyarakat luas.
Tuntutan pemangkasan gaji, audit transparansi, hingga reformasi sistem rekrutmen politik menegaskan keresahan terhadap elite yang dianggap hidup dalam lingkaran privilese. **(Red)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
