INDRAMAYU – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) berunjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, kemarin. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik ijon proyek APBD dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Senin, 16/11.
Massa menuntut Bupati Indramayu Lucky Hakim membenahi birokrasi dan menemui pengunjuk rasa secara langsung. Sejumlah spanduk bernada kecaman dibentangkan, antara lain bertuliskan “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Ganteng-ganteng Korupsi”.
Koordinator lapangan APIB, Nasrudi, menolak perwakilan pemerintah daerah yang menemui massa, termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
“Kami ingin memastikan aspirasi didengar langsung oleh kepala daerah. Jika tidak direspons, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar,” kata Nasrudi.
Setelah menggelar doa bersama di depan pendopo, massa bergerak ke Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menyerahkan berkas pengaduan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Indramayu menerima dokumen tersebut dan menyatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan perkaranya.
Aksi ini menyusul laporan dugaan suap atau ijon proyek ke KPK di Jakarta pada 29 Oktober lalu. Sedikitnya sepuluh kontraktor diduga menjadi korban permintaan fee sebelum proyek dikerjakan.
Dalam salinan uraian laporan pelapor berinisial HK yang diperoleh redaksi, nama pejabat aktif Pemkab Indramayu berinisial LH turut disebut. Dugaan transaksi bermula dari pertemuan LH dengan pengusaha asal Cirebon berinisial RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024.
Dua hari berselang, RS diduga menyerahkan uang tunai Rp 1 miliar melalui dua orang dekat LH berinisial AS dan FR untuk mendapatkan proyek konstruksi APBD 2025. RS kembali menyerahkan Rp 500 juta di Cibubur pada 29 Desember 2024. Pada Maret-April 2025, RS disebut menerima draf pekerjaan dari tiga dinas DPUPR, Disdikbud, dan Dispora senilai total Rp 7,02 miliar.
Laporan yang sama juga mencatat dugaan setoran dari pengusaha asal Sukabumi berinisial HH senilai Rp 2,5 miliar dalam bentuk mata uang dolar pada 28 Mei 2025, disusul permintaan tambahan Rp 2,5 miliar pada Juli 2025. Seorang sumber dari kalangan advokat menyebut laporan ke KPK itu telah dilengkapi foto pertemuan dan bukti transaksi.
Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku pernah menerima informasi adanya tawaran proyek dengan syarat uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui lingkaran dekat penguasa.
“Ini persoalan serius yang harus diusut transparan. Kami berencana mendatangi KPK untuk mengawal laporan ini,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum merespons tuntutan massa maupun pencatutan namanya dalam laporan di KPK.
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
