Indramayu, Beritasuper – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melaksanakan Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Hotel Trisula, Kabupaten Indramayu. Minggu (9/3).
Kegiatan ini diadakan untuk menyerap aspirasi para kepala sekolah SMK swasta se-Kabupaten Indramayu, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan permasalahan yang tengah dihadapi oleh sekolah-sekolah swasta.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Kabupaten Indramayu, Arif Mansur Hidayat; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si.; serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Edi Fauzi.
Dalam diskusi interaktif, para kepala sekolah mengungkapkan berbagai tantangan yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kendala dalam bantuan operasional sekolah, serta upaya peningkatan mutu pendidikan.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah permasalahan penahanan ijazah bagi siswa SMK swasta, yang dinilai menghambat akses lulusan untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ono Surono menekankan bahwa sekolah swasta memiliki peran strategis dalam pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
“Kita harus memastikan kebijakan yang ada mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian dana bantuan operasional yang lebih optimal dan kebijakan pendanaan yang berpihak kepada sekolah swasta merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Lebih lanjut, Ono Surono menegaskan komitmennya untuk mendorong perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat agar menjadi lebih inklusif dan merata.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, sangat diperlukan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.
Acara reses ini menjadi momentum penting bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pembuat kebijakan.
Dengan adanya forum ini, diharapkan kebijakan di tingkat provinsi akan semakin selaras dengan kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan, sehingga pendidikan di sekolah swasta dapat berkembang secara optimal.
