Indramayu, Beritasuper – DPRD Kabupaten Indramayu menerima audiensi dari Forum Honorer Database BKN 2022, Senin (tanggal), di ruang rapat paripurna DPRD. Audiensi ini dihadiri oleh puluhan perwakilan honorer serta seluruh Ketua Komisi 1 hingga 4. Jum’at (21/2/2025).
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu.
Audiensi ini bertujuan untuk membahas status pengangkatan honorer yang belum diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni, S.IP., yang memimpin langsung rapat tersebut, dalam wawancara eksklusif dengan Beritasuper.com mengungkapkan bahwa dari hasil diskusi dengan BKPSDM, ada kesepakatan bahwa sisa honorer dalam database BKN akan diangkat secara bertahap menjadi pegawai penuh waktu dalam kurun waktu dua tahun.
“Kami di DPRD akan mengawal penuh proses ini. Honorer yang belum diangkat akan menyesuaikan honor mereka berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di Kabupaten Indramayu, sambil menunggu proses pengangkatan penuh waktu,” ujar Amroni dalam pernyataannya di Coffee Shop pusat kota indramayu.
Amroni menambahkan bahwa dari total database BKN, masih terdapat sisa data sebanyak 2.393 honorer yang belum diangkat. Formulasi pengangkatan secara bertahap akan dibahas dalam rapat lanjutan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga honorer dapat terakomodasi secara adil dan tepat waktu.
“Kami akan mengadakan rapat selanjutnya untuk menentukan kapan proses ini akan dimulai. Seluruh komisi di DPRD Indramayu akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan honorer, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana,” lanjut Amroni.
DPRD Indramayu menegaskan bahwa honorer merupakan tenaga penting yang dibutuhkan di lembaga masing-masing. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung kebijakan ini dari segi penganggaran, agar hak-hak honorer bisa terpenuhi.
Pada kesempatan tersebut, Forum Honorer Database BKN juga mengajukan pertanyaan terkait teknis pelaksanaan pengangkatan dalam dua tahun ke depan, serta urutan prioritas yang akan digunakan untuk menentukan honorer mana yang akan diangkat terlebih dahulu.
Audiensi ini menjadi salah satu langkah penting dalam mencari solusi terhadap permasalahan pengangkatan honorer di Kabupaten Indramayu. DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut, agar semua tenaga honorer mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan yang layak.
