Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan dukungan penuh terhadap program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tahun 2018.
Program tersebut telah diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Indramayu, sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintahan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Lucky setelah mengikuti kegiatan peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh KPK RI melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Rabu (5/3/2025), di Indramayu Command Center (ICC).
Menurut Lucky, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya pemberantasan luar biasa pula. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.
“Program MCP yang rutin dilaporkan setiap tahun ini esensial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem anti korupsi,” ujar Lucky Hakim, didampingi Inspektur Kabupaten Indramayu, Ari Risdianto.
Lucky menambahkan, MCP berfokus pada delapan area intervensi utama: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.
Delapan area ini menjadi perwujudan dari amanah peraturan yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Lucky mengungkapkan bahwa nilai capaian MCP Kabupaten Indramayu saat ini berada di angka 85,57%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,03%. Peningkatan ini diharapkan akan memperkuat tata kelola pemerintahan serta menekan potensi terjadinya korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budianto, dalam sambutannya menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang upaya pencegahan di berbagai sektor.
Pendekatan yang komprehensif, melibatkan seluruh pihak melalui sistem dan regulasi, dapat meningkatkan integritas serta kepatuhan individu terhadap aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menekankan pentingnya pelaksanaan MCP yang sesuai dengan realitas di lapangan.
“Nilai MCP yang tinggi harus paralel dengan kondisi di lapangan, jangan sampai ada perbedaan yang signifikan. Jika MCP dijalankan dengan optimal, dampaknya akan sangat luar biasa,” ungkap Made.
Made juga mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk semakin profesional dan menjaga integritas, mengingat peran strategis mereka dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, mencegah korupsi, serta mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
