Indramayu, BeritaSuper.com – Puluhan warga Desa Eretan Kulon kembali menduduki Kantor Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, menuntut transparansi dan keadilan terkait program bantuan rumah sehat dari Kementerian Sosial. Warga menuduh pemerintah daerah berlaku diskriminatif dan lamban dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa (24/12/2024) ini menjadi lanjutan dari protes sebelumnya di kantor Dinas Sosial Indramayu. Dengan membawa spanduk bertuliskan “Kami Butuh Keadilan, Bukan Janji Kosong!” warga mendesak pemerintah segera memasukkan nama mereka ke dalam daftar penerima manfaat.
Warga Blok Kebuyut dan Blok Pangpang mengungkapkan bahwa sebanyak 36 kepala keluarga terdampak banjir rob tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan. Padahal, menurut warga, rumah mereka rusak berat akibat banjir rob yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir.
“Kami sudah lama bersabar, tapi kenyataannya kami dikesampingkan. Kami curiga ada permainan dalam pendataan ini. Jangan sampai bantuan ini jadi ajang bagi-bagi ke orang-orang dekat saja!” tegas Mugni, salah satu perwakilan warga, dengan nada marah. Selasa,(24/12).
Warga juga mengungkapkan daftar nama-nama yang merasa dirugikan. Mereka menantang pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait alasan mereka tidak dimasukkan sebagai penerima manfaat, meskipun kondisi rumah mereka jauh lebih parah dibandingkan yang terdaftar.
Camat Kandanghaur, Hata, yang mencoba menemui warga, justru mendapat cemoohan. Pernyataannya yang meminta warga untuk “bersabar” memicu kemarahan lebih besar. “Kami sudah bersabar bertahun-tahun, sekarang kami ingin tindakan nyata, bukan hanya omongan!” teriak salah satu pengunjuk rasa.
Aksi ini tidak hanya berhenti di kecamatan. Warga mengancam akan melanjutkan protes ke tingkat kabupaten jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. “Jika dalam seminggu tidak ada tindakan konkret, kami akan membawa massa lebih besar ke kantor bupati!” ancam salah satu koordinator aksi.
Aksi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyalurkan bantuan, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, warga Eretan Kulon masih menunggu jawaban atas ketidakadilan yang mereka rasakan.
