INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam agenda penandatanganan Komitmen Anti Korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025), bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan itu, Bupati Lucky Hakim menyatakan bahwa Pemkab Indramayu terus memperkuat upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi.
Ia menekankan pentingnya melakukan review terhadap perencanaan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintahan.
“Kami berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu. Dengan menggandeng KPK dan adanya pendampingan, semoga tata kelola pemerintahan bisa semakin baik dan bersih,” ujar Lucky Hakim.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas peran KPK, khususnya melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dinilai sangat membantu dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi.
Komitmen serupa juga ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sorojudin. Menurutnya, DPRD akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan KPK dalam mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan publik.
“Lembaga DPRD akan memaksimalkan fungsinya, terutama dalam hal penganggaran dan pengawasan. Kami siap mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi di daerah,” tegas Sorojudin.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut memberikan arahan dalam kegiatan tersebut mengingatkan pentingnya integritas dalam penggunaan kekuasaan.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan dan ditujukan untuk menghasilkan outcome yang nyata dan berkualitas.
“Audit investigatif perlu difokuskan pada sektor perencanaan. Jangan hanya output, tetapi perhatikan juga outcome-nya,” kata Dedi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program KPK dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas korupsi.
Selain pengarahan, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, Pemkab Indramayu, dan DPRD Indramayu untuk mendukung implementasi pencegahan korupsi secara berkelanjutan.
(Red/BS)