Beritasuper.com | Bogor – Aliansi Masyarakat Bogor Barat Untuk Pemekaran (AMUK) meluapkan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor terkait ketidakjelasan realisasi anggaran pembebasan lahan sebesar Rp50 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan jalan alternatif Lw Liang – Ranca Bungur, yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan parah di jalur utama Dramaga – Lw Liang. Kamis,(18/10/2024).
Ketua AMUK, Ujang Buchori Muslim (UBM), menegaskan bahwa masyarakat Bogor Barat merasa kecewa dan marah karena anggaran tersebut sudah disetujui pada 2023 dan seharusnya masuk dalam anggaran murni 2024. “Ini bukan sekadar janji, tapi kebutuhan darurat (emergency). Sampai saat ini pelaksanaannya tidak juga dimulai,” ujar UBM.
Menurut UBM, Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), harus bertanggung jawab atas kegagalan ini. “Ini adalah bentuk kelalaian dan ketidakbecusan dalam melaksanakan anggaran yang sudah ada,” tambahnya.
Kemarahan masyarakat ini disampaikan saat audiensi AMUK dengan Penjabat (PJ) Bupati Bogor, Bachril, di Cibinong. Dalam pertemuan tersebut, AMUK mengancam akan mengerahkan ribuan warga Bogor Barat (BOBAR) untuk mengepung Cibinong jika hingga awal 2025 proyek tersebut tidak segera dilaksanakan.
Selain soal jalan, AMUK juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. Mereka mengkritisi pencemaran lingkungan akibat bau menyengat, sampah yang berserakan, dan ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). TPA Galuga disebut telah mengalami kelebihan kapasitas (overload) di lahan seluas hanya empat hektar, sementara kontraknya akan berakhir pada 2025.
UBM menyarankan agar mulai saat ini sampah dialihkan ke TPA Nambo yang dianggap lebih luas dan layak. “Jika Bogor Barat nantinya menjadi daerah otonom, maka harus dibangun TPA yang smart dan ramah lingkungan, serta jauh dari pemukiman warga,” ujar UBM menutup pernyataannya.
Dengan berbagai tuntutan ini, AMUK menegaskan bahwa permasalahan infrastruktur dan lingkungan harus menjadi prioritas serius bagi pemerintah.
