JAKARTA – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan pada laporan keuangan pemerintah daerah kerap kali menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola. Namun, predikat bersih tersebut diuji di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Sejumlah elemen masyarakat dan insan pers mendesak agar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak sekadar berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti secara hukum.
Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Pada Senin (16/11/2026), APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026.
Pada hari yang sama, FPWI yang dipimpin oleh Chong Soneta melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, dengan tembusan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.
Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan bahwa langkah hukum ini ditempuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Menurutnya, opini WTP dari BPK tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menutupi kelemahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan anggaran.
“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujar Tomi, Selasa (17/11/2026).
Langkah pelaporan tersebut merujuk pada LHP BPK Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Dalam dokumen audit itu, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Indramayu.
BPK juga membedah realisasi Belanja Barang dan Jasa di 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Nilai ketidaksesuaian tercatat mencapai Rp1.967.483.078, yang membuat pos belanja dalam LRA tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, BPK mendeteksi kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Total nilai kekurangan volume mencapai Rp1.821.214.000.
Meskipun sebagian kecil telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp169,9 juta, masih ada sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1,58 miliar yang harus segera ditagih dan dipertanggungjawabkan.
Praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., mengingatkan bahwa mekanisme pengembalian kerugian negara secara administratif tidak otomatis menggugurkan aspek pidana.
Jika dalam penelusuran lebih lanjut ditemukan mens rea atau niat jahat serta perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum wajib memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Publik menanti komitmen nyata dari aparat penegak hukum di Jawa Barat untuk menuntaskan pemeriksaan atas temuan BPK tersebut secara transparan dan berkeadilan. (**)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
