INDRAMAYU — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menolak bersikap diam terkait surat permintaan pengosongan gedung sekretariat partai yang dilayangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu.
Melalui konferensi pers yang digelar jajaran pimpinan partai menyampaikan sikap resmi dan mendesak pemerintah daerah untuk bersikap adil dalam pengelolaan aset. Senin, (14/7).
Ketua DPC PDI Perjuangan Indramayu, H. Sirojudin, didampingi Sekretaris DPC Sahali dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu Edi Fauzi, mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengirim surat balasan resmi ke Pemkab Indramayu.
“Kami telah menyiapkan surat balasan. Di dalamnya kami uraikan bahwa gedung yang digunakan sebagai sekretariat DPC masih memiliki dasar hukum yang sah, yaitu SK Bupati tentang pinjam pakai yang berlaku hingga 20 Juli 2027,” ujar Sirojudin.
Surat dari Sekda sebelumnya meminta agar sekretariat PDI Perjuangan dikosongkan paling lambat 31 Juli 2025. Namun Sirojudin mempertanyakan keadilan dalam kebijakan itu, sebab menurutnya hanya PDIP dan PPP yang menerima surat serupa, sementara ada partai lain yang juga menggunakan aset daerah namun tidak mendapatkan perlakuan yang sama.
“Kalau memang ini soal penertiban, kami tidak menolak. Tapi harus berlaku adil. Jangan hanya dua partai yang ditegur. Ini soal keadilan dalam pengelolaan aset negara,” tegasnya.
PDIP menyatakan siap bekerja sama menjaga ketertiban dan kondusivitas wilayah, namun tetap akan bersikap tegas jika merasa diperlakukan tidak adil.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu, Sahali, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian dari Polda Jabar dan Polres Indramayu sempat mendatangi sekretariat sebelum konferensi pers digelar.
“Kami tekankan bahwa PDI Perjuangan akan selalu menjunjung kedamaian. Tapi jika kami ditekan, dilecehkan, kami tidak akan mundur. Kami tidak mencari konflik, tapi kami tidak akan diam jika diperlakukan semena-mena,” ujar Sahali.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Edi Fauzi, menambahkan bahwa fraksi PDIP akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah.
“Kami tetap kritis karena itulah tugas kami. Fraksi PDI Perjuangan akan terus memastikan agar tata kelola keuangan daerah serta kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat,” katanya. **(Red/BS)
