JAKARTA — Maraknya peredaran informasi palsu atau hoaks di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk memperkuat barisan. Kedua pihak resmi menjalin kerja sama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan hoaks, tetapi juga pada peningkatan kompetensi insan pers serta perluasan penyebaran informasi pembangunan di seluruh Indonesia.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata gagasan bersama antara SMSI dan LPP RRI dalam merespons persoalan hoaks yang kian kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” ujar Firdaus.
Guna mewujudkan komitmen tersebut, SMSI dan RRI telah menyiapkan sejumlah program konkret, antara lain penyelenggaraan Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penguatan diseminasi informasi pembangunan.
Firdaus menambahkan, potensi besar SMSI yang menaungi 3.181 media rintisan (startup) dan media siber di seluruh Indonesia akan menjadi modal kuat dalam mendukung agenda ini. Selain itu, SMSI juga menyampaikan dukungannya terhadap wacana integrasi RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang lebih solid.
“Media startup yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan. SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Firdaus, mengatasi hoaks tidak cukup sekadar dengan melakukan klarifikasi setelah berita bohong beredar. Dibutuhkan ekosistem pers yang profesional, memiliki kompetensi tinggi, serta terampil melakukan verifikasi data sebelum informasi dipublikasikan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, menyambut baik kemitraan ini sebagai upaya bersama merespons tantangan ekosistem informasi digital yang sangat dinamis.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Hendrasmo menekankan bahwa media kecil dan rintisan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk opini serta ekosistem informasi publik saat ini.
Melalui kolaborasi ini, RRI dan SMSI ingin memastikan para pelaku media memiliki daya saing dan kualitas konten yang mumpuni untuk mengedukasi masyarakat di tengah banjir informasi.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat memberikan catatan kritis mengenai perubahan lanskap konsumsi informasi masyarakat modern. Jika dahulu informasi diproduksi melalui proses verifikasi dan seleksi ketat di media massa terakreditasi, kini media sosial telah mengambil alih ruang publik tanpa batas.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi, dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” papar Komaruddin.
Ia juga menyoroti bahaya algoritma platform digital yang bekerja secara tak terlihat dalam mengendalikan pola pikir masyarakat. Algoritma cenderung menyajikan konten yang disukai pengguna secara terus-menerus (echo chamber), sehingga mempersempit sudut pandang dan memicu emosi publik secara instan.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan. Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” tegasnya.**(Red/)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
