Indramayu, Beritasuper – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Wiralodra (UNWIR) dan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra menggelar Seminar Nasional bertema “Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah Pasca Pilkada untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government di Era Digitalisasi”. Acara ini berlangsung di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Universitas Wiralodra, Indramayu.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk alumni UNWIR, mahasiswa, Forkopimcam, Forkopimda, tokoh masyarakat, pejabat daerah, serta masyarakat umum. Diperkirakan sekitar 300 peserta hadir dan mendapatkan sertifikat seminar nasional setelah melakukan registrasi.
Menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, di antaranya Bupati Terpilih – Lucky Hakim, SE, Wakil Bupati Terpilih – H. Syaefudin, SH., MH (Ketua IKA UNWIR), Gubernur Terpilih Jawa Barat – H. Dedi Mulyadi, SH., MH , Anggota DPD RI Jawa Barat – Alfiansyah Bustami (Komeng) , Pakar Hukum Tata Negara – Dr. Fahri Bachmid, SH., MH dan Anggota Komisi IV DPR RI – Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
Dalam wawancara dengan awak media, Rektor Universitas Wiralodra, Dr. H. Ujang Suratno, SH., M.Si., menegaskan bahwa tujuan seminar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah kunci dari semua proses kemajuan pemerintahan. Dengan sistem yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kita harus menghindari tata kelola yang buruk karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa,” ujarnya. Kamis , (30/1).
Ia berharap seminar ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada mahasiswa dan peserta lainnya tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mencapai kemajuan.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, Dr. Fahri Bachmid, SH., MH., sebagai pakar hukum tata negara menyampaikan bahwa seminar ini menjadi wadah penting untuk meninjau kembali sistem pemerintahan, terutama terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
“Saya melihat pentingnya meninjau kembali sistem pilkada kita. Apakah tata kelola pemerintahan saat ini sudah baik atau masih perlu perbaikan? Saya lebih cenderung agar pilkada dikembalikan ke DPRD, bukan secara langsung. Pilkada langsung banyak menyisakan dampak negatif seperti politik uang dan pragmatisme masyarakat yang tinggi. Demokrasi harus dibangun dengan sistem yang lebih kondusif agar pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan transaksi politik semata,” jelasnya.
Seminar ini menjadi momen penting untuk memperkuat pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang lebih baik di era digitalisasi.
