INDRAMAYU — Banyaknya jabatan strategis yang masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai menuai sorotan DPRD. Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi hingga pencapaian pendapatan daerah.
Sorotan tersebut mengemuka usai rapat paripurna DPRD saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kiki Arindi,mempertanyakan lambannya pengisian jabatan definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jika terlalu banyak Plt, program tidak bisa berjalan maksimal karena kewenangannya terbatas,” ujarnya saat setelah rapat selesai.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, sejumlah posisi penting, mulai dari kepala dinas hingga unit teknis, masih belum diisi pejabat definitif.
Kiki Arindi juga menyoroti dampak kondisi tersebut terhadap sektor keuangan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sulit berbicara target PAD jika jabatan strategis belum terisi secara definitif,” tegasnya.
Kiki menilai ketidakpastian dalam pengisian jabatan berisiko mengganggu konsistensi kebijakan serta memperlambat pelaksanaan program pemerintah daerah.
Atas kondisi itu, Kiki mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan mengisi jabatan secara definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah percepatan tersebut dinilai penting guna memulihkan stabilitas birokrasi, meningkatkan kinerja, serta memastikan target PAD Kabupaten Indramayu dapat tercapai. (*)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
