Beritasupercom | Bogor — Di tengah situasi darurat bencana yang mengancam Kabupaten Bogor, langkah kontroversial dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor memicu gelombang pertanyaan dan protes. Sebanyak 113 pegawai Dinsos dikirim ke Bali untuk mengikuti workshop bertema “Manajemen Psikososial Bagi Korban Bencana” di Denpasar. Langkah ini terjadi justru ketika wilayah Bogor tengah mengalami serangkaian bencana alam, mengakibatkan puluhan rumah rusak dan ribuan warga terdampak.
Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, akhirnya menanggapi polemik ini setelah kritik keras muncul dari berbagai kalangan. Namun, jawaban dari Bachril justru memunculkan lebih banyak tanda tanya.
“Saya belum mengetahui secara rinci alasan Kepala Dinas Sosial memerintahkan ratusan pegawainya pergi ke Bali. Mungkin kegiatan ini sudah direncanakan sejak lama,” ujar Bachril singkat, terkesan enggan memberi komentar panjang. Selasa
Dalam kondisi genting seperti ini, banyak pihak mempertanyakan urgensi dari kegiatan workshop tersebut. Dengan tajuk yang menyinggung.
“Manajemen Psikososial Bagi Korban Bencana,” keputusan untuk mengadakan workshop jauh dari lokasi bencana dinilai kurang relevan dan dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap warga yang masih berjuang menghadapi dampak bencana di tanah air mereka sendiri.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, menyebut bahwa kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 November 2024 di Denpasar. Namun, publik mempertanyakan, apakah ini waktu yang tepat?
Sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyayangkan keputusan ini, menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang lebih baik digunakan langsung untuk membantu korban bencana di Bogor. Di saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa kepergian para pegawai Dinsos justru akan menghambat respons bencana di lapangan.
“Apakah workshop ini memang satu-satunya cara untuk belajar tentang manajemen psikososial? Bukankah para pegawai ini justru seharusnya ada di tengah warga yang terdampak?” ujar seorang warga Bogor yang tak ingin disebutkan namanya.
Masyarakat Bogor kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Bupati maupun Kepala Dinas terkait keputusan kontroversial ini.
